Bupati Sumenep Harus Bertanggung Jawab Kasus Penyelewengan Korupsi BSPS

Sudah hampir satu bulan lebih penyelewengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang merugikan ribuan masyarakat miskin Sumenep belum ada penetapan tersangka. Padahal sudah sangat jelas kerugian dan penyelenggaraan teknis ada orangnnya.

Disatu sisi bupati Sumenep tidak banyak berkomentar terhadap kejahatan korupsi ini yang sistematis. Nyatanya Bupati Sumenep terkesan lepas tangan tidak mau membantu warganya yang terzalimi. Bantuan renovasi kepada warganya dengan alokasi ratusan milyar ternyata dikorupsi.

Ketua Umum Front Pemuda Madura (FPM), Asip Irama mengecam keras pernyataan Fauzi. Asip menilai komentar itu tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin yang memiliki semangat anti korupsi.

“Bagaimana mungkin seorang Bupati bisa menyampaikan narasi yang begitu tidak berpihak pada semangat pemberantasan korupsi? Ini justru menunjukkan sikap apatis terhadap penderitaan rakyat yang dirugikan,” kata Asip saat ditemui di Jakarta pada Rabu (7/5/2025).

Lantas bagaimana kedudukan bupati dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang di gagas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Bupati memiliki peran penting dalam pengusulan dan pelaksanaan program BSPS, antara lain: Mengusulkan Lokasi dan Calon Penerima: Bupati/Walikota mengusulkan lokasi dan calon penerima BSPS berdasarkan usulan dari desa atau kelurahan yang menjadi calon lokasi BSPS. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat: Bupati berperan dalam mengoordinasikan data dan usulan kepada Kementerian PUPR untuk mendapatkan alokasi bantuan. Alur Pengusulan Program BSPS:

Pengajuan oleh Masyarakat: Masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan BSPS mengajukan permohonan melalui kepala desa atau lurah setempat. Verifikasi di Tingkat Desa/Kelurahan: Permohonan diverifikasi oleh perangkat desa/kelurahan untuk memastikan kelayakan penerima.

Pengusulan oleh Bupati/Walikota: Bupati/Walikota mengusulkan daftar calon penerima yang telah diverifikasi kepada Kementerian PUPR. Verifikasi oleh Kementerian PUPR: Usulan dari daerah diverifikasi oleh Kementerian PUPR untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria program. Penetapan dan Penyaluran Bantuan.